PERAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYELENGGARAAN TOPONIMI DAN PEMETAAN WILAYAH
Abstract
Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupabumi, dalam hal ini toponimi sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan toponimi. Selain itu, semakin berkembangnya wilayah geografi suatu daerah pemetaan wilayah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kabupaten Cirebon terdiri dari dataran dengan ketinggian antara 0-130 meter diatas permukaan laut, luas wilayah Kabupaten Cirebon 1.070,29 Km2. Wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dengan 424 desa/kelurahan. Sehingga toponimi dan pemetaan wilayah sebagai dasar dalam mengelola Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan data primer yang berasal dari wawancara, focus group discussion (FGD), serta observasi dan data sekunder berasal dari dokumentasi dan bahan-bahan literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Cirebon berperan dalam penyelenggaraan urusan toponimi dan pemetaan wilayah. Namun, terdapat kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), tidak adanya evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi (PNR). Pemindahan urusan toponimi dan pemetaan wilayah membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon belum siap. Selain itu, Dalam pemetaan wilayah Kabupaten Cirebon memiliki permasalahan utama pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon adalah kurangnya perhatiaan dari pejabat berwenang dan kurangnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon harus membenahi permasalahan-permasalahan tersebut dengan serius.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Alita, D., Tubagus, I., Rahmanto, Y., Styawati, S., & Nurkholis, A. (2020). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Wilayah Kelayakan Tanam Tanaman Jagung Dan Singkong Pada Kabupaten Lampung Selatan. Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 1(2), 1–9. https://doi.org/10.33365/jsstcs.v1i2.815
Alkhalidi, M. W., Nadeak, B., & Sayuthi, M. (2020). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Wilayah Penyalahgunaan Narkoba Mengunakan Metode SOM (Self-Organizing Map) Studi Kasus : Kabupaten Aceh Tenggara. Building of Informatics, Technology and Science (BITS), 2(1), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.47065/bits.v2i1.132https://doi.org/10.47065/bits.v2i1.132
Ambarwati, W., & Johan, Y. (2016). Sejarah Dan Perkembangan Ilmu Pemetaan. Jurnal Enggano, 1(2), 80–82. https://doi.org/10.31186/jenggano.1.2.80-82
Asadi. (2015). Nama Rupa Bumi, Toponimi, Aturan dan Kenyataan. Jurnal Lingkungan Widyaiswara, 2(4), 18–35. Retrieved from http://juliwi.com/published/E0204/Juliwi0204_18-35.pdf
Banyumanik, K. (2018). Analisis Potensi Desa Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang). Jurnal Geodesi Undip, 7(4), 1–7.
Bappeda Kabupaten Grobogan. (2013). Tentang Peta dan Pemetaan. Retrieved from Bappeda Kabupaten Grobogan website: https://www.bappeda.grobogan.go.id/berita/serba-serbi/112-tentang-peta-dan-pemetaan
Djaja, B. M. (2017). Peran Informasi Geospasial Dalam Inventarisasi Toponomi, Perencanaan Dan Pengelolaan Pembangunan. Retrieved from https://linguistik.fib.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/46/2017/05/6.-Bambang-Marhaendra-Djaja.pdf
Firmansyah, A. (2014). Ekonomi Politik Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 18(1), 4–19. https://doi.org/10.22146/jkap.6866
Halim, Y. (1989). Memantau Toponimi Dan Permasalahannya Di Indonesia. Memantau Toponimi Dan Permasalahannya Di Indonesia, Vol. 2, pp. 11–18. majalah geografi indonesia. https://doi.org/10.22146/mgi.5279
Hasdinawati., Syamsuddin, & Tahir, S. (2021). Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat didesa biroro kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai. DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 68–82. https://doi.org/https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i2.551
Hermana. (2011). Toponimi Di Kabupaten Cirebon. Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, 3(3), 424. https://doi.org/10.30959/patanjala.v3i3.255
Hutomo, K. Z. (2017). Studi penentuan batas wilayah antara kota cirebon dan kabupaten cirebon secara kartometris (institut teknologi sepuluh nopember). institut teknologi sepuluh nopember. Retrieved from https://repository.its.ac.id/49480/
Indonesia.go.id: Portal Informasi Indonesia. (2021). PP 2/2021, Agar Penamaan Rupabumi Lebih Tertib. Retrieved October 27, 2021, from Indonesia.go.id: Portal Informasi Indonesia website: https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/2327/pp-2-2021-agar-penamaan-rupabumi-lebih-tertib
Kumparan.com. (2021). Memahami Apa Itu Pemetaan dan Unsur-unsur Peta dalam Ilmu Geografi. Retrieved October 27, 2021, from kumparan.com website: https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-apa-itu-pemetaan-dan-unsur-unsur-peta-dalam-ilmu-geografi-1wD1ckv8FBs/full
Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik, 4(48). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575
Mastur. (2009). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, 3(4), 52–60. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v3i4.590
Modim, M. H., Alam, A. S., & Rusli, A. M. (2010). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Kasus : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa,Kec.Sahu, Kabupaten Halmahera Barat. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 29–36. Retrieved from https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1557
Nugroho, A., & Subarsono. (2020). Implementasi Kebijakan Pedoman Pemberian Nama / Toponimi Rupabumi Unsur Buatan Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved October 27, 2021, from Universitas Gadjah Mada website: http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185687
Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 5(2), 1110. https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427
Omara, A. (2020). Pengaturan Kewenangan Pembakuan Nama Rupabumi Dan Implikasinya Pasca Pembubaran Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Mimbar Hukum, 32(2), 228–242.
Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2017). Selayang Pandang. Retrieved October 26, 2021, from jabarprov.go.id website: https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1049
Perdana, A. P. (2021). Pemerintah Telaah Nama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di Kalimantan Tengah. Retrieved November 4, 2021, from kumparan.com website: https://kumparan.com/aji-putra-perdana/pemerintah-telaah-nama-fasilitas-sosial-dan-fasilitas-umum-di-kalimantan-tengah-1vw5sjTCkmM/full
Resticka, G. A., & Marahayu, N. M. (2019). Optimalisasi Toponimi Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Guna Penguatan Identitas Budaya Masyarakat Banyumas. Jurnal LPPM UNSOED, 9(1), 1–12. Retrieved from http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1079
Sinuraya, E. (2010). Pembuatan Peta Wilayah Kecamatan Dengan Menggunakan Global Positioning System. Jurnal Geografi, 12(2), 107–116. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?q=komunikasi+data+jurnal&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2017
Suara Cirebon. (2021). Tapal Batas Cirebon-Kuningan akan Digeser. Retrieved November 9, 2021, from Suara Cirebon.com website: https://suaracirebon.com/2021/03/03/tapal-batas-cirebon-kuningan-akan-digeser/
Tempo. (2017). Mengenal Toponimi dan Perannya Bagi Bangsa. Retrieved October 27, 2021, from Tempo.com website: https://tekno.tempo.co/read/879276/mengenal-toponimi-dan-perannya-bagi-bangsa/full&view=ok
DOI: https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.690
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.