Harmonisasi Kewenangan Pengawasan Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Mendorong Kepatuhan Administratif Perusahaan: Tinjauan Literatur Sistematis

Abstract

Harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah dan kualitas pelayanan perizinan berusaha merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan administratif perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah, mengkaji keterkaitan kualitas pelayanan perizinan dengan kepatuhan administratif perusahaan, serta merumuskan kerangka konseptual tata kelola perizinan berusaha yang terintegrasi. Penelitian ini dirancang menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran, evaluasi, dan sintesis tematik literatur yang relevan, disertai analisis normatif terhadap regulasi perizinan berusaha di Indonesia. Kajian konseptual menunjukkan bahwa kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, konsistensi pengawasan, transparansi prosedur, dan aksesibilitas pelayanan merupakan dimensi yang berpotensi mendukung kepatuhan administratif perusahaan. Integrasi pengawasan pemerintah dan pelayanan perizinan juga dapat memperkuat kepastian hukum, mengurangi hambatan administratif, serta meningkatkan legitimasi penyelenggaraan regulasi. Penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual yang menghubungkan dimensi kelembagaan, prosedural, dan kepatuhan administratif sebagai dasar pengembangan tata kelola perizinan berusaha yang lebih efektif dan akuntabel. Kerangka tersebut masih memerlukan validasi melalui sintesis literatur sistematis yang terdokumentasi dan penelitian empiris lanjutan.